Kawasan hutan tidak hanya merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi
\nkepentingan pembangunan sektor kehutanan, namun juga bermanfaat bagi kepentingan di
\nluar sektor kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
\nkegiatan kehutanan ini hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan
\nstrategis yang tidak dapat dielakkan. Beberapa contoh kegiatan pembangunan di luar kegiatan
\nkehutanan yang dimaksud antara lain adalah pembangunan tempat ibadah, pertambangan,
\ninstalasi pembangkit, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain.
\nPada prinsipnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan
\nkehutanan diperbolehkan dengan batasan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi
\ndan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat
\ndilaksanakan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). IPPKH
\nmerupakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor
\nkehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan. Kawasan hutan akan
\ndikembalikan kepada Negara setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir. Kawasan hutan
\nyang dapat digunakan dengan mekanisme PPKH adalah hutan produksi dan hutan lindung.
\n(Gambar : kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan)
\nMekanisme IPPKH dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri
\nLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri
\nLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27\/Menlhk\/Setjen\/Kum.1\/7\/2018, Tentang Izin
\nPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan
\nkawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah
\nfungsi dan peruntukkan kawasan hutan. Permohonan PPKH dapat diajukan oleh menteri,
\ngubernur ,walikota, pimpinan badan hukum\/badan usaha, atau perseorangan, kelompok orang
\ndan\/atau masyarakat.
\nAdapun syarat mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah sebagai
\nberikut :
\n1. Luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada kawasan hutan produksi yang
\ndibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak 10% dari luas
\nefektif setiap izin pemanfaatan hutan
\n2. Luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan pada pulau yang termasuk pulau kecil
\ndapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% dari luas kawasan hutan produksi
\ndan hutan lindung di pulau yang bersangkutan
\n3. Syarat Pemohon: Menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah
\nnon kementerian, gubernur, bupati\/walikota, pemimpin badan hukum\/badan usaha,
\ndan perseorangan, kelompok orang dan\/atau masyarakat
\n4. Persyaratan Teknis: izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen
\nAMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL\ufffeUPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
\n5. Persyaratan Teknis:1. Akta Pendirian Perusahaan; 2. Surat Izin Usaha berupa SIUP,
\nNPWP; 3. Peta 1:50.000 untuk luas areal > 10.000 ha, atau 1:10.000 untuk luas areal
\n< 10.000 ha dengan mengacu pada peta RBI, dan 5. Surat pernyataan Pemimpin
\nBadan Hukum\/Badan Usaha bermaterai
\nSelanjutnya setelah memenuhi semua persyaratan, maka dapat mengajukan permohonan
\npembuatan IPPKH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan melakukan
\nprosedur sebagai berikut:
\n1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen
\npersyaratan
\n2. Petugas memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan. Jika tidak
\nlengkap dan benar, berkas permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk
\ndilengkapi
\n3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut
\n4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke
\nkepala seksi sesuai dengan kewenangannya
\n5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas
\n6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas terkait
\n7. Kepala dinas terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan
\nlapangan
\n8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis,
\ndan laporan peninjauan lapangan
\n9. Petugas menyusun draf naskah izin
\n10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin
\n11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin
\n12. Kepala dinas menandatangani naskah izin
\n13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin
\n14. Pemohon menerima naskah izin dan Pelaksana mendokumentasikan naskah izin
\nProsedur pembuatan IPPKH tersebut memakan waktu selama 11 hari kerja sejak
\nditerimanya permohonan yang lengkap dan benar.
\nHubungi kami untuk informasi berikutnya mengenai IPPKH atau produk jasa lainnya.
\nKami adalah Konsultan Survey dan Pemetaan yang didukung oleh sumber daya manusia
\nyang ahli dibidangnya. Kami merupakan reseller resmi produk citra satelit dari beberapa
\nvendor didunia.
\nGrowing The Map With Geotech.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kawasan hutan tidak hanya merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan, namun juga bermanfaat bagi kepentingan di luar sektor kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan ini hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Beberapa contoh kegiatan pembangunan di luar kegiatan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1845,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1844","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"yoast_head":"\n